Peran Inspektorat dan Potensi Keterlibatan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP

Swara Ham Indonesia News,Com,Batu Bara

Diduga Inspektorat Kabupaten Batu Bara Membekap Kepala Desa Yang  Bermasalah Di Batu Bara , Contoh Salah Satu Kepala Desa , Desa Barung Barung,  Sudah Di Surati Oleh Ketua Lsm Sidik Kasus Batu Bara Daham Dan Sekjen Lsm Sidik Kasus Batu Bara M , jais Ginting , Di KeJaksaan Negri Batu Bara Jalan Tengku Umar Pahang Kabupaten Batu Bara. Ketua Lsm Sidik Kasus Batu Bara Daham  Menduga Kuat Inspektorat Kebal Hukum,Yang Sebenarnya Inspektorat adalah lembaga pengawasan internal pemerintah yang bertugas untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan. Jika Inspektorat menyetujui tindakan kepala desa yang melanggar aturan, hal ini dapat berimplikasi hukum jika terbukti ada persekongkolan atau bantuan langsung untuk menyelamatkan kepala desa dari tuntutan hukum.

Pasal 55 dan 56 KUHAP, Pasal-pasal ini mengatur tentang turut serta dan membantu dalam tindak pidana, yang berlaku jika Inspektorat secara aktif mendukung atau mempermudah perbuatan,korupsi.

Pasal 55 KUHP: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana 1(Satu) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang Melanggar Hukum

2(Dua) Mereka yang dengan pemberian sarana atau kesempatan sengaja membantu,perbuatan Tindak pidana."Pasal 56 Kuhap "Dipidana sebagai pembantu tindak pidana,

 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan;, 2(Dua) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak, pidana."Jika Inspektorat menyetujui pemindahan proyek tanpa dasar hukum yang sah dan membantu kepala desa agar terbebas dari tuntutan, mereka dapat dianggap turut serta atau membantu tindak pidana korupsi.,2(Dua) Tindak,Pidana yang Potensial

 Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 3 UU,Tipikor),Jika Inspektorat,menggunakan kewenangannya untuk menyetujui tindakan kepala desa yang merugikan negara, hal ini termasuk penyalahgunaan wewenang.

"Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang merugikan keuangan negara, dipidana penjara 1(Satu)20 tahun."B. Persekongkolan (Pasal 55 KUHAP dan Uu Tipikor Pasal 18), Persetujuan Inspektorat yang bertujuan untuk mengamankan kepala desa dari tuntutan dapat dianggap persekongkolan jika,Ada kerugian negara yang nyata.

Inspektorat secara aktif menyembunyikan bukti atau membuat laporan yang menyesatkan.

3 (Tiga (Unsur Penting yang Harus Dibuktikan

Agar perbuatan Inspektorat dapat dijerat dengan Pasal 55 atau 56 KUHP, perlu dibuktikan,1(Satu)Kesengajaan: Bahwa Inspektorat secara sadar menyetujui tindakan kepala desa yang melanggar hukum.

2(Dua) Kerugian Negara: Adanya kerugian yang bisa dibuktikan melalui audit (oleh BPK atau lembaga independen).3(Tiga) Peran Aktif:Inspektoratmemberikan bantuan langsung seperti memanipulasi laporan atau menutupi pelanggaran kepala desa.Jika unsur-unsur ini terbukti, Inspektorat dapat diproses tindak,;pidana,4 (Empat) Implikasi,Hukum bagi,Inspektorat

Jika Inspektorat terbukti membantu tindak pidana korupsi:

Sanksi Pidana: Berdasarkan UU Tipikor, hukuman dapat mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar., Pasal 55 atau 56 KUHP: Turut serta atau membantu tindak pidana dapat dijerat dengan pidana sesuai peran masing-masing.

5. Upaya Hukum

Jika Anda yakin bahwa Inspektorat terlibat dalam pelanggaran:1(Satu) Laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),Kepolisian atau, Kejaksaan Negeri yg dapat menerima laporan untuk menyelidiki dugaan kolusi antara Inspektorat dan kepala desa.,Sertakan bukti, seperti dokumen proyek, dan surat, persetujuan  Inspektorat.,2(Dua) Audit Independen ,Mintakan audit ulang oleh lembaga, independen (BPK atau Inspektorat Provinsi untuk membuktikan adanya kerugian negara.

3(Tiga) Pengaduan ke Ombudsman:, Jika Inspektorat melanggar prosedur pengawasan, pengaduan dapat diajukan ke Ombudsman untuk penyelesaian,maladministrasi ,Kesimpulan

Jika Inspektorat menyetujui tindakan kepala desa tanpa prosedur sah dan membantu menyelamatkan kepala desa dari tuntutan .

Inspektorat juga dapat dijerat dengan Pasal 3(Tiga) UU Tipikor jika, terbukti,menyalahgunakan,kewenangan.Langkah, hukum seperti laporan ke APH dan audit independen perlu dilakukan untuk, memastikan, transparansi dan akuntabilitas. Jika membutuhkan bantuan untuk menyusun laporan atau pengaduan resmi, Penasihat Hukum siap membantu.(Informasi Penasehat Hukum Ismail Sitompul,SH,MH, Dan Yanti,SE)

Berbagi :