Jacob Ereste : *Kesadaran Serta Kecerdasan Dari Ketangguhan Rakyat Dapat Ikut Membangun Bangsa dan Negara Bersama Pemerintah*

Swara Ham Indonesia News,Com

Ketika tudingan terhadap ijazah palsu itu ternyata asli, yang menjadi korban hanya seberapa orang saja yang dianggap telah mencemarkan nama baik pemilik ijazah yang membuat kehebohan itu sudah sejak beberapa tahun silam. Energi warga  masyarakat yang yang terlibat maupun sekedar menjadi korban kebisingan itu mungkin bisa diabaikan, meski tak mungkin dihapus dari memori ingatan sampai ke anak cucu hingga cicik bagi yang berumur panjang.

Lalu pertanyaan menarik, apa maksudnya ijazah asli itu tak hendak ditunjukkan hingga masalah tak perlu berlarut-larut menyedot energi yang tidak penting untuk dikuras begitu saja, hanya lantaran terganggu oleh ijazah yang penuh keceriaan itu terus disembunyikan. Kejanggalan dalam upaya menyembunyikan ijazah asli itu jelas mengundang tanya lebih jauh dengan wasangka yang jauh lebih buruk dari sekedar untuk mempertahankan populeritas agar tetap menjadi gunjingan di ranah publik, sehingga tidak sampai dilupakan eksistensi maupun peranannya dalam berkiprah di negeri ini.

Masalahnya memang tak menjadi persoalan serius, jika tidak membuat kegaduhan yang mengganggu konsentrasi warga masyarakat untuk mencurahkan perhatian pada masalah lain yang jauh lebih urgen dan perlu guna mengatasi kehidupan yang sulit akibat tekanan ekonomi yang tak kunjung pulih akibat ulah rezim penguasa sebelumnya yang ugal-ugalan mengeruk sumber dana, sumber daya dan sumber alam yang tak jelas juntrungan penggunaannya, seperti terungkap dari berbagai kasus korupsi, penyelewengan dan kesewenang-wenangan dalam aset bangsa dan aset negara.

Sebaliknya, jika dugaan ijazah itu benar adanya kepalsuan dari ijazah yang akan menelan jauh lebih banyak korban, alangkah malangnya negeri ini harus tercatat dalam sejarah kelam -- mulai dari birokrasi hingga lembaga perguruan tinggi berikut sejumlah guru besar dan kalangan akademik lainnya yang kehilangan muka dan dapat dijerat oleh sanksi hukum akibat ikut memberikan kesaksian palsu yang tidak benar. Lalu lembaga pemilihan umum sebagai penyelenggara dan penjaga demokrasi bisa terseret juga ke pengadilan.

Catatan sejarah yang buruk itu, tentu saja akan bersentuhan dengan lembaga dan aparat penegak hukum yang akan kembali diuji netralitas serta konsistensinya untuk menjalankan tugas serta fungsinya yang telah resmi dibawah sumpah untuk membuktikan bahwa di negara hukum ini, sungguh hendak ditegakkan -- tidak ada rekayasa -- apalagi sekedar untuk  mendapat pundi-pundi siluman yang bisa memperkaya diri secara mendadak.

Isyarat dari keputusan Presiden Prabowo Subianto melalui keputusannya untuk menurunkan pasukan TNI untuk menjaga dan mengamankan serta melindungi aparat kejaksaan hingga keluarga dan segenap aset milik kejaksaan, jelas menandai adanya ancaman yang tidak jamak sudah diskeneriokan untuk menghambat penyidikan maupun penyelidikan beragam kasus yang sedang dilakukan. 

Trauma dari kebakaran sejumlah gedung dari instansi penegakan hukum di Indonesia, toh sudah berulang kali terjadi ketika kasus besar sedang dibedah, hingga cukup mengesankan untuk menghilangkan dokumen penting dari kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum, termasuk ancaman dan penganiayaan terhadap petugas yang sedang berada di luar arena penugasannya. 

Kasus yang mendera Novel Baswedan merupakan tindak kejahatan yang sangat keji dan biadab, termasuk pembacokan aparat kejaksaan yang sedang melakukan kegiatan di kebun yang baru saja terjadi  di pelosok pulau Sumatra sana.

Karena itu, keriuhan dan kegaduhan dari ijazah asli yang diduga palsu itu -- atau sebaliknya, ijazah palsu yang diaku-aku asli itu -- patut juga diduga sebagai bagian dari upaya pengalihan perhatian dari sejumlah kasus besar yang sedang mulai diungkap, seperti dari sejumlah SHGU (Surat Hak Guna Usaha) dan SHM (Surat Hak Milik) yang  ada di Desa Kohod dan di laut Utara, Tangerang, atau kasus dana CSR  (Corporate Social Responsibility) Bank Indonesia, kasus Timah, kasus CPO (Crude Palm Oil), hingga perusahaan Perkebunan Sawit perambah jutaan hektar hutan di Indonesia, jadi luput dari perhatian rakyat yang semakin menderita akibat ulah kejahatan yang telah membentuk sindikat sampai ke jaringan media yang mampu diperalat oleh jaringan mafia kejahatan tersebut.

Dari pengalaman ini, toh pemerintah sendiri tidak memiliki inisiatif untuk membangun jaringan pembanding -- penyeimbang -- misalnya membuat jaringan kerjasama dengan berbagai media melalui humas kementerian atau lembaga pemerintah. Sehingga, kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah dapat mempunyai sumber data yang didapat dan telah teruji di lapangan. 

Kerjasama antara humas kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah dengan berbagai media -- utamanya media sosial berbasis internet yang relatif lebih cepat dan tanggap memberi respon dan informasi yang akurat -- dapat dilakukan secara informal dengan cara memberi insentif, penghargaan secara berkala terhadap sajian atau informasi yang dianggap penting untuk bidangnya masing-masing.

Kerjasama antara humas kementerian atau lembaga yang ada di pemerintah ini dengan pihak media -- utamanya media online berbasis internet -- juga dapat diharap membangun pertumbuhan dan pengembangan media alternatif untuk  menekan berita hoax, cabul dan muatan isi yang tidak senonoh, ketimbang melakukan pemblokiran yang tidak lebih efektif, termasuk dari keberadaan konten judol (judi online) yang semakin marak dan semakin banyak menekan banyak korban. Dan upaya kerjasama ini dapat dipastikan lebih efektif dan bermanfaat, setidaknya dalam melakukan edukasi terhadap pengelolaan atau mereka yang gemar menggunakan media online sebagai acuan informasi, publikasi dan komunikasi hingga sarana hiburan.

Kecuali itu, dapat mempertangguh daya kritis dan kecerdasan  tata kelola media online yang kini menjadi idola serta andalan warga masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah, agar keseimbangan dalam upaya mewarnai sajian media online tidak kalah dengan pasukan buzzer yang semakin merajalela menggiring perhatian publik kepada tujuan jahat mereka untuk menyesatkan perhatian publik pada hal-hal yang lebih urgen untuk menjadi perhatian guna meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. .

Minimal untuk menerima realitas dari ijazah yang diduga palsu atau sebaliknya itu, sudah dapat diprediksikan sebelumnya, apa yang bakal terjadi kemudian. Paling tidak, Artinya, agar rakyat -- yang selalu dianggap bodoh, miskin dan papa -- sungguh dapat ditingkatkan kesadaran dan kecerdasannya, agar dapat memasuki era Indonesia emas -- tahun 2045 -- bersama-sama, tanpa  seorang pun yang tertinggal 

Balaraja, 27 Mei 2025

Berbagi :