Warga Miskin Tertekan, Program Sampah Gratis Wali Kota Jadi Alat Tekanan Sosial

Swara Ham Indonesia News,Com.Makassar

Makassar, Infocelebes.com —Penumpukan sampah di Kelurahan Bontoduri 7 RT. 05 RW. 07, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memicu keresahan warga. Sampah rumah tangga yang tidak diangkut selama lebih dari lima hari kini menumpuk di pinggir jalan dan depan rumah warga, menimbulkan bau tak sedap serta mengganggu kenyamanan lingkungan.

Masalah ini bukan hanya soal teknis pengangkutan sampah, tetapi juga membuka persoalan lain yang lebih dalam: dugaan adanya pungutan liar dan tekanan terhadap warga kurang mampu terkait iuran kebersihan.

Saat ditemui lokasi (20/5/25), sejumlah warga mengaku dipaksa membayar iuran sampah oleh oknum PJ RT dengan ancaman tidak akan menerima bantuan sosial berupa beras jika tidak menyetor uang yang diminta.

“Katanya kalau kita tidak bayar iuran sampah, kita tidak akan dapat beras. Saya terpaksa mi kodong bayar 25.000, namun sampai sekarang sampah saya tidak diangkat juga,” kata seorang ibu rumah tangga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga lainnya menyebut praktik ini sudah berlangsung cukup lama namun baru sekarang ramai diperbincangkan karena kondisi lingkungan yang semakin tidak nyaman akibat sampah yang menumpuk.

“Sudah lima hari tidak diangkat, kami sudah komplain tapi tidak ada respon. Kalau memang harus bayar, kasihmi kwitansi. Jangan cuma datang minta-minta uang,” ucap seorang tokoh masyarakat setempat.

Warga mempertanyakan kejelasan aturan soal iuran sampah. Mereka menuntut agar pemerintah kota makassar memberikan transparansi tentang skema retribusi kebersihan yang berlaku.

“Kalau ini resmi, mana aturannya? Mana tanda terima atau bukti pembayaran? Ini semua tidak jelas. Jangan masyarakat terus yang dirugikan, dan di ancam-ancam” kata warga lainnya dengan nada kesal.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, retribusi kebersihan hanya boleh dipungut berdasarkan klasifikasi dan peruntukan, serta wajib disertai bukti resmi pembayaran dari pemerintah daerah.

Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa setiap pungutan harus dilakukan oleh petugas resmi atau melalui sistem yang ditunjuk oleh pemerintah kota, bukan oleh pejabat lingkungan tanpa dasar hukum.

Warga juga menyoroti janji politik Wali Kota Makassar, yang dalam masa kampanyenya berkomitmen memberikan layanan pengangkutan sampah secara gratis untuk warga tidak mampu dan penerima bantuan sosial.

Namun, hingga kini, janji tersebut dinilai belum sepenuhnya direalisasikan, bahkan dijadikan alat tekanan oleh oknum tertentu.

“Program sampah gratis cuma jadi cerita. Nyatanya kita dipaksa bayar. Kalau tidak, kita tidak dapat beras. Ini bukan bantuan, ini pemerasan,” ungkap salah satu warga penerima bantuan.

Warga menduga adanya pembiaran terhadap praktik seperti ini karena adanya pembiaran dari kelurahan dan kecamatan, serta tidak adanya saluran pengaduan yang efektif.

“Kami tidak tahu harus mengadu ke mana. Kalau kami lapor, takutnya malah tidak dapat bantuan lagi,” kata seorang ibu lansia penerima manfaat dari program bantuan pangan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan memburuknya kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko penyakit akibat sampah yang membusuk dan mencemari udara serta saluran air.

“Sudah mulaimi banyak lalat dan bau menyengat. Jangan sampai ada penyakit baru karena sampah ini,” tambah warga lainnya.

Masyarakat berharap agar pemerintah kota segera turun tangan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar serta memastikan janji politik yang telah disampaikan benar-benar dijalankan.

“Masa kampanye bilang gratis, sekarang malah dibebani. Kami mohon wali kota lihat langsung kondisi kami di lapangan,” ujar seorang tokoh pemuda RT 05.

Warga mengancam akan menggelar aksi protes di depan kantor kelurahan dengan membawa sampah mereka jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, serta mendesak dibukanya posko pengaduan warga secara terbuka.

“Kami sudah cukup bersabar. Ini soal hak dasar kami. Jangan lagi rakyat kecil yang terus jadi korban,” tutup seorang warga dengan tegas. (Timred)

Berbagi :