SPMB 2025 Sulsel Dikecam, SMAN dan SMKN Unggulan Tutup Akses Pendaftaran, Harapan Siswa Miskin Pupus

Swara Ham Indonesia News,Com.Makassar

Makassar – 4 Juni 2025, Gelombang kritik kembali menghantam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Masuk Bersama (SPMB) 2025 tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Selatan. Sejumlah sekolah negeri unggulan, baik SMAN maupun SMKN, diduga secara sistematis menutup akses bagi calon siswa dari jalur domisili dan afirmasi dua jalur yang seharusnya memberi kesempatan kepada siswa kurang mampu dan yang berdomisili di sekitar sekolah.

Fakta ini membuat banyak orang tua dan pemerhati Sosial Kemasyarakatan geram, karena menilai sistem penerimaan tahun ini semakin tidak berpihak pada keadilan dan inklusivitas. Sejumlah sekolah favorit diketahui hanya membuka akses terbatas dan menutup total kuota dari jalur afirmasi dan domisili, tanpa penjelasan yang transparan ke publik.

“Ini sangat mengecewakan. Anak saya tinggal kurang lebih 500 meter dari SMAN 1 Makassar, tepatnya di Jalan Gunung Bawakaraeng, tapi tidak bisa mendaftar karena jalur domisili ditutup. Lalu ke mana kami harus berharap?” keluh Indah seorang warga yang mencoba mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut.

Lebih ironis lagi, jalur afirmasi — yang semestinya menjadi hak siswa dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas juga ditutup tanpa alasan jelas. Beberapa orang tua mengaku tidak bisa mengakses pilihan afirmasi di sistem SPMB, baik secara daring maupun melalui petugas sekolah.

Penutupan ini memperkuat dugaan publik bahwa sistem SPMB 2025 sarat praktik tidak adil dan diskriminatif. Apalagi, banyak sekolah unggulan disebut - sebut telah lebih dulu "mengunci" nama-nama siswa yang akan diterima secara internal, jauh sebelum pendaftaran resmi ditutup.

Pemerhati sosial kemasyarakatan, "Anny, menyebut fenomena ini sebagai bentuk kemunduran dalam tata kelola pendidikan. "Semangat pendidikan inklusif dan adil dikorbankan demi kepentingan eksklusivitas. Ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tapi juga melanggar prinsip dasar akses pendidikan bagi semua," ujarnya.

Orang tua siswa mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan agar segera turun tangan dan membuka kembali jalur afirmasi dan domisili di sekolah-sekolah unggulan. Mereka menilai, tanpa keberpihakan kebijakan terhadap warga miskin dan masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah, kesetaraan pendidikan hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

“Kami hanya ingin anak-anak kami punya kesempatan yang adil. Sekolah negeri dibangun dengan uang rakyat, sudah seharusnya memberi akses bagi semua, bukan hanya untuk kalangan tertentu,” ujar seorang orang tua siswa lain yang ikut antre di depan sekolah.

Masyarakat mendesak adanya audit dan evaluasi menyeluruh atas proses penerimaan tahun ini, serta jaminan keterbukaan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Anny)

Berbagi :