APDESI SOPPEMG JADI" SOROTAN DILINGKARAN PEMDA SOPPENG"

 SWARA HAM INDONESIA NEWS, COM. SOPPENG

        Pemerintah Soppeng sibuk instruksikan  EFISIENSI anggaran katanya, meski kenyataannya sebatas ngomon ngomon. Bahkan Komando dari Presiden kepada pembantunya hingga Gubernur, Bupati dan walikota kiranya mengurangi kunjungan dan hal yang seremonial, namun kelihatannya terjadi pembangkangan. Hal ini dapat kita liat semisal APDESI  Soppeng dengan kegiatannya yang disoroti seperti turnamen bulutangkis antar desa dengan pungutan bervariasi antara Rp 1.5 juta hingga Rp 2.5 juta per desa. Karenanya Apdesi Kabupaten Soppeng mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan yang terkesan Penguasa Soppeng adem adem aja. 

           Bukan hanya itu, bahkan lebih bobrok lagi konon kabarnya ada rencana hendak gelar kegiatan Bimbingan teknis (Bintek) di Kota Makassar yg dijadwalkan jumat 11 Juli  2025.Rencana ini disoroti berbagai sumber dan menyatakan ngapain buang buang biaya ke Makassar dan mengapa tidak dilaksanakan didaerah sendiri dengan nada penasaran. Masih sumber yang sama katanya efisien anggaran, justru boros anggaran itu ujarnya. 

            Salah satu kepala desa yang dikonfirmasi membenarkan adanya agenda tersebut. “Iye, ada kegiatan lagi hari Jumat di Hotel Almadera Makassar. Kegiatannya dari APDESI  Soppeng, tapi untuk biayanya kami belum tahu pasti,” ujarnya, Rabu (9/7/2025)

             Rencana pelaksanaan Bimtek ini dinilai bertentangan dengan imbauan Wakil Bupati Soppeng yang sebelumnya telah meminta seluruh kegiatan seremonial atau yang tidak bersifat mendesak agar ditunda, sebagai bagian dari upaya penghematan dan efisiensi anggaran pemerintah desa.

              Publik menilai kegiatan seperti ini tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga desa. Bahkan, muncul dugaan bahwa kegiatan Bimtek hanya menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan  oknum oknum tertentu.Menanggapi hal ini, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Soppeng untuk segera melakukan audit terhadap kegiatan Apdesi. Selain itu, Aparat Penegak Hukum (APH) juga diminta turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran aturan yang berlaku.

              Desakan ini mencerminkan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dinilai kurang transparan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Masyarakat berharap setiap anggaran digunakan secara bijak, tepat sasaran, dan berorientasi pada manfaat langsung bagi warga.

             Hingga berita ini diterbitkan, pihak Apdesi Soppeng belum memberikan klarifikasi resmi terkait rencana pelaksanaan Bimtek maupun sumber anggaran yang digunakan. (Tim) 

Berbagi :