Penjilat Me lengket, Idealisme wartawan Kritis Terpinggirkan, Potret Buram Dunia Jurnalistik kehilangan arah di Soppeng ?

Swara Ham Indonesia News,Com.Soppeng

Menjadi seorang pemimpin negri  Soppeng ini, bukanlah seperti memimpin sebuah perusahaan , begitu pula perjuangan para jurnalis Tempatan  yang kerap dihadapkan pada kenyataan pahit, idealisme yang harus berhadapan dengan tekanan dan ketimpangan. Ironisnya para pemangku kebijakan yang setiap harinya mendapat kritikan ,tak pernah menggunakan hak jawab kepada media yang menggugah berbagai macam masalah,pertanda ada benarnya ,sisi lain penegak hukum hanya asik menunggu bola,kata seorang pemerhati  pemerintahan masa kini.

Celakanya yang biasa teriak teriak kode etik,justru dialah memuat hak jawab media lain tanpa sadar kalau dirinya adalah pemerkosa kode etik wartawan. 

Di tengah semangat menjaga integritas profesi, sebagian pewarta di daerah ini dinilai hidup dalam kondisi memprihatinkan. Tak sedikit jurnalis yang berjuang dengan segala keterbatasan demi menyuarakan kebenaran, sementara sebagian lainnya justru hidup nyaman karena kedekatan dengan penguasa.

“Fenomena ini sangat disayangkan. Ada indikasi pilih kasih terhadap pewarta, bahkan diduga ada ‘penjilat’ yang memperoleh proyek dari pihak penguasa. Sementara mereka yang bersuara kritis justru terpinggirkan,” ujar salah satu jurnalis senior di Soppeng yang enggan disebutkan namanya, Senin (10/11/2025).

Ia menilai, kondisi tersebut mencederai semangat kebebasan pers dan merusak citra jurnalistik di daerah. “Ironisnya, mereka yang dekat dengan penguasa justru muncul dengan statement menggelikan, menuduh wartawan kritis tanpa data. Bahkan ada yang seolah menjadi ‘pahlawan kesiangan’, membela penguasa tanpa melihat kenyataan di lapangan,” tambahnya.

Lebih jauh, jurnalis senior tersebut mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa seluruh kegiatan proyek di Kabupaten Soppeng yang terindikasi tidak transparan.

“Saya berharap APH tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Semua pihak yang terlibat dalam proyek harus diperiksa secara objektif dan profesional,” jangan jadi Raja Bonar tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, seorang pakar hukum dari Kabupaten Soppeng menilai bahwa praktik diskriminasi terhadap media dapat berimplikasi hukum dan moral.

“Jika benar ada praktik pilih kasih dalam penyaluran proyek atau akses informasi karena kedekatan dengan penguasa, itu berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi publik. Pemerintah daerah harus bersikap netral dan memperlakukan semua media secara setara,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan antara pemerintah dan media seharusnya dibangun atas dasar profesionalisme, bukan kepentingan politik atau ekonomi. “Media yang kritis justru penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Menyingkirkan mereka sama saja menutup ruang demokrasi,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, jurnalis senior tersebut mengingatkan rekan-rekannya agar terus menjunjung tinggi etika profesi.

“Jurnalis harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan tunduk pada kekuasaan atau politik praktis,” pungkasnya.(Tim)

Berbagi :