🔊 Dalam menjalankan tugas jurnalistik, seluruh wartawan media online Swara HAM Indonesianews.com dibekali dengan Tanda Pengenal. Harap tidak melayani oknum-oknum yang mengatas namakan media online Swara HAM Indonesianews.com tanpa dilengkapi Tanda Pengenal           🔊 Segala tindakan pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh wartawan Swara HAM Indonesianews.com menjadi tanggaungjawab yang bersangkutan

"Tak tahan dikritik lalu bertindak Sentimen negatif "

 

Aroma Tekanan Politik di Soppeng, Media Diputus Kerja Sama Usai Liput Kasus Alsintan Soppeng, Katata.id - Dugaan diskriminasi terhadap media di Kabupaten Soppeng kembali mencuat. Beberapa media, termasuk Katata.id, dikabarkan mengalami penghentian kerja sama publikasi dengan Dinas Pendidikan Soppeng secara sepihak, tak lama setelah memberitakan perkembangan kasus alat dan mesin pertanian (alsintan) yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Soppeng. Jumat (21/11/2025).

Seorang wartawan Katata.id yang terdampak menjelaskan bahwa penghentian kerja sama dilakukan tanpa pemberitahuan atau evaluasi terlebih dahulu. Menurutnya, keputusan itu muncul setelah redaksi menurunkan sejumlah laporan terkait kasus alsintan.

Yang pasti kasus ini akan dibeberkan Swara Ham Indonesia News,Com yang kini laporannya sudah ditangan Ombudsman Makassar.
“Begitu kami menulis berita-berita terkait kasus alsintan, langsung diputus. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada evaluasi,” ujarnya.

Sumber internal Dinas Pendidikan yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya alokasi anggaran publikasi untuk media. Namun, ia menegaskan keputusan penghentian kerja sama bukan berasal dari mekanisme dinas, melainkan arahan langsung dari bupati Soppeng.
Sejumlah jurnalis di Soppeng menilai langkah ini berpotensi menutup ruang kritik terhadap pemerintah. Mereka mengaitkan penghentian kontrak media dengan pemberitaan kasus alsintan yang melibatkan Bupati Soppeng saat menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Ironisnya Bupati Soppeng sangat berani meminta terbitan media untuk dihapus karena terkait dirinya,sumber menambahkan kalau Bupati anti kritik.

Pengamat kebijakan publik menekankan bahwa intervensi semacam ini dapat memengaruhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, dana publik untuk publikasi seharusnya digunakan untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, bukan untuk membungkam media.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun Dinas Pendidikan belum memberikan klarifikasi terkait penghentian kerja sama publikasi tersebut. Redaksi Katata.id terus berupaya meminta penjelasan langsung dari Bupati Soppeng.

(Sofyan)

Posting Komentar untuk ""Tak tahan dikritik lalu bertindak Sentimen negatif ""