Saat Tekanan Massa Menguat, Bupati Soppeng *Diminta Hentikan Kegaduhan

Swara Ham Indonesia News,Com.Makassar

Makassar — Aksi unjuk rasa puluhan orang  yang mendesak penangkapan Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid (AMF), serta tuntutan pemecatan dari Partai Golkar, menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Desakan yang dilakukan di Polda Sulawesi Selatan hingga ke Kantor DPD Golkar dinilai telah melampaui batas kontrol sosial dan berpotensi menekan proses hukum yang sedang berjalan.

Ketua Koalisi Integritas Indonesia, Andi Lulung, menilai aksi tersebut patut dicermati secara kritis, bukan hanya dari sisi kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari arah, narasi, dan timing aksi yang dinilai sangat terkoordinasi.

“Unjuk rasa adalah hak konstitusional, itu tidak dipersoalkan. Tetapi ketika tuntutannya sudah berbunyi tangkap dan adili, sementara proses hukum masih berjalan, ini bukan lagi kontrol sosial, melainkan tekanan terhadap penegak hukum,” tegas Andi Lulung.

Ia mengingatkan Polda Sulsel agar tetap berdiri di atas profesionalisme dan tidak terpengaruh tekanan massa yang hanya berjumlah hitungan jari.

“Polisi harus bekerja berdasarkan alat bukti dan prosedur, bukan karena spanduk dan teriakan. Jika hukum tunduk pada tekanan jalanan, maka keadilan kehilangan martabatnya,” ujarnya.

Lebih jauh, Andi Lulung juga menyoroti narasi visual dan tuntutan pemecatan politik yang diarahkan ke Partai Golkar. Menurutnya, partai politik perlu sangat berhati-hati agar tidak mengambil keputusan strategis hanya karena tekanan opini publik.

“Partai bukan pengadilan. Memecat seseorang tanpa putusan hukum hanya akan menciptakan preseden buruk dalam demokrasi. Hari ini Ketua DPRD, besok siapa?” katanya.

Dalam konteks ini, ia menilai aksi-aksi tersebut sulit dilepaskan dari kemungkinan adanya penunggang kepentingan.

“Pelapor sudah menempuh jalur hukum. Pertanyaannya sederhana, apakah realistis satu orang mampu membiayai rangkaian aksi demonstrasi lintas lokasi, lengkap dengan atribut dan logistik? Ini bukan tuduhan, tapi tanda tanya publik yang wajar dan perlu dijawab,” ujar Andi Lulung.

Ia menegaskan bahwa pertanyaan tersebut penting agar aparat dan partai tidak terjebak dalam skenario pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi.

“Kita tidak boleh naif. Setiap kegaduhan politik selalu punya potensi ditunggangi,” katanya.

Sorotan keras juga diarahkan kepada Bupati Soppeng yang dinilai terlalu lama mengambil posisi diam di tengah eskalasi polemik.

“Dalam situasi seperti ini, diam bukan sikap netral. Kepala daerah seharusnya hadir sebagai peneduh, bukan membiarkan ruang publik dipenuhi tekanan, spekulasi, dan kegaduhan,” tegasnya.

Menurut Andi Lulung, pembiaran konflik ini justru berisiko mengganggu stabilitas pemerintahan dan fokus pembangunan daerah.

“Ini sudah tahun kedua pemerintahan. Rakyat menunggu realisasi janji politik dan kerja pembangunan, bukan konflik yang dibiarkan liar tanpa arah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa membiarkan konflik personal berkembang menjadi tekanan politik terbuka dapat menimbulkan persepsi keliru, seolah terjadi konflik antar-lembaga di daerah.

“ASN, DPRD, partai politik, dan pemerintah daerah berada dalam satu sistem. Jika satu dibiarkan saling ditekan tanpa kendali, maka yang rusak adalah kepercayaan publik,” katanya.

Sebagai daerah yang menjunjung nilai adat Bugis, Andi Lulung menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus tetap berpijak pada hukum, etika, dan keadaban.

“Ade’ temmakkeana’, siri’ temmakkeanak.”

(Aturan tidak boleh dilangkahi, harga diri tidak boleh diinjak).

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Keadilan tidak lahir dari tekanan massa, tetapi dari keberanian hukum berdiri tegak. Siapa pun yang salah, biarlah hukum yang membuktikan. Bukan jalanan,” pungkasnya.

Berbagi :