"Bupati Soppeng Diduga Sembunyikan Mobil Dinas senilai 2 Miliyar"

Swara Ham Indonesia News,Com.Soppeng

Daerah Lain Hemat, Justru Soppeng hambur uang Belanja Lexus Rp2,1 Miliar yang entah  Ke Mana Mobilnya?

Gelombang kritik kembali menghantam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng. Di saat pemerintah pusat menggaungkan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Soppeng justru tercatat mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp2.181.000.000 pada Tahun Anggaran 2025 untuk pengadaan kendaraan dinas jenis Lexus LM 350h 4x2 A/T 7 Seater.

Angka itu bukan sekadar besar. Ia setara dengan pembangunan fasilitas publik berskala kecil atau perbaikan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun yang membuat publik kian geram, hingga Rabu. (11/2/2026), wujud fisik mobil mewah tersebut tak pernah terlihat.

Di tengah daerah lain memilih menahan diri, Soppeng justru melaju ke arah berbeda. Kabupaten Bone, Sidrap, dan Wajo secara terbuka menolak pengadaan kendaraan dinas baru dan mengalihkan anggarannya untuk infrastruktur. Soppeng malah tercatat menganggarkan kendaraan premium di saat seruan penghematan digaungkan di semua lini pemerintahan.

Pertanyaannya sederhana namun tajam. apakah ini bentuk ketidakpekaan anggaran, atau justru pembangkangan terhadap Instruksi Presiden?

Pengadaan tersebut berada di bawah kendali Bagian Umum—unit yang semestinya menjadi contoh kedisiplinan dan efisiensi belanja daerah. Alih-alih menunjukkan kesederhanaan, justru muncul anggaran mobil kelas atas dengan harga miliaran rupiah.

Sorotan keras datang dari LSM LAPAK (Lembaga Penggiat Anti Korupsi). Ketua LAPAK menilai kebijakan ini tidak hanya janggal, tetapi patut dipertanyakan secara serius.

“Saat semua level pemerintahan bicara penghematan, justru muncul anggaran mobil mewah di Soppeng. Ini bukan lagi sekadar ironi. Ini patut diduga sebagai bentuk pembangkangan terhadap Instruksi Presiden,” tegasnya, Selasa malam (10/2/2026).

Ia juga menyoroti fakta paling mencolok: kendaraan yang dianggarkan tidak pernah diperlihatkan ke publik, meski informasinya anggaran telah dicairkan.

“Anggarannya tercatat, kabarnya sudah cair. Tapi mobilnya tidak pernah terlihat. Kalau barangnya tidak ada, wajar publik menduga ini pengadaan siluman,” lanjutnya.

Kondisi ini dinilai berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. LAPAK mendesak Inspektorat, BPK, hingga aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh, terutama pada Bagian Umum sebagai penanggung jawab kegiatan.

“Uang rakyat tidak boleh berhenti sebagai angka di dokumen APBD. Harus jelas barangnya, manfaatnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Jika tidak, ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Pemkab Soppeng belum memberikan klarifikasi resmi terkait urgensi pengadaan, status pembayaran, maupun keberadaan fisik kendaraan yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.

Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi, misteri Lexus ini bukan hanya soal mobil mewah. Ia menjadi simbol—apakah pemerintah daerah benar-benar peka terhadap suara rakyat, atau justru abai terhadap semangat penghematan yang sedang digaungkan.

Kini publik menunggu jawaban terang:

apakah Pemkab Soppeng akan membuka tabir Lexus “gaib” ini secara transparan, atau membiarkannya menjadi noda dalam catatan pengelolaan anggaran daerah?(F. .Katata /tim)

Berbagi :