Guncang Golkar Sulsel, Masyarakat Soppeng Desak Pemecatan Suardi Haseng

Swara Ham Indonesia News,Com.Makassar

MAKASSAR - Ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Soppeng menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Bonto Lempangan, Makassar, Rabu (5/2/2026).

Aksi ini merupakan eskalasi tekanan publik menyusul laporan dugaan permintaan fee proyek pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah diadukan ke Polda Sulawesi Selatan.

Massa aksi diterima langsung oleh perwakilan DPD Partai Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka. Di hadapan demonstran, Lakama membacakan poin-poin tuntutan dan secara resmi menerima surat pernyataan sikap terkait permohonan evaluasi kader tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan akan diteruskan kepada pimpinan partai sesuai mekanisme organisasi.

Dalam pernyataan tertulisnya, masyarakat Soppeng menegaskan bahwa aksi ini adalah akumulasi kegelisahan terhadap dinamika pemerintahan daerah yang telah berkembang menjadi krisis kepercayaan. Hal ini dinilai berdampak buruk, baik terhadap Pemkab Soppeng maupun Partai Golkar sebagai partai pengusung.

“Ini bukan isu kecil atau musiman. Ini persoalan serius yang berdampak langsung pada marwah Partai Golkar di mata masyarakat,” tegas salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.

Massa secara terbuka menyoroti kepemimpinan Bupati Soppeng, H. Suardi Haseng, yang merupakan kader Partai Golkar. Ia dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan politik yang menyejukkan di tengah mencuatnya isu fee proyek, konflik antar pejabat daerah, hingga kisruh politik yang berkepanjangan.

Sikap diam kepala daerah dianggap memicu spekulasi liar yang menyeret citra Partai Golkar ke dalam pusaran persepsi negatif.

“Tanpa klarifikasi terbuka dan kepemimpinan moral, partai pengusung ikut menanggung beban dampak negatifnya,” tulis pernyataan tersebut.

Aksi ini juga menyoroti posisi Ketua DPRD Kabupaten Soppeng—yang juga kader Golkar—yang dianggap berada di bawah tekanan konflik dan mobilisasi massa yang berulang. Publik mempertanyakan nihilnya pembelaan institusional dari kepala daerah terhadap sesama kader.

Padahal, secara historis, Ketua DPRD dan keluarga besar Partai Golkar di daerah memiliki peran signifikan dalam memenangkan Pilkada bagi bupati saat ini. Kondisi ini memicu persepsi adanya ketimpangan sikap politik di internal partai.

Masyarakat menekankan bahwa mereka tidak meminta intervensi hukum atas perkara yang melibatkan Ketua DPRD dan Kepala Bidang BKPSDM. Namun, sebagai tokoh politik utama, Bupati Soppeng diharapkan hadir secara moral untuk meredam kegaduhan.

“Setidaknya melakukan telaah dan menjaga harmoni sosial. Apalagi publik mengetahui tidak terdapat peristiwa penganiayaan sebagaimana isu yang dibangun,” ungkap perwakilan massa.

Dua organisasi keagamaan besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Soppeng, turut menyerukan agar persoalan ini diselesaikan secara musyawarah dan bermartabat sesuai nilai adat Budaya Soppeng. Seruan ini dipandang sebagai cerminan kegelisahan moral yang telah melampaui batas administratif pemerintahan.

Dalam tuntutan resminya, masyarakat Soppeng mendesak DPP Partai Golkar untuk:

* Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan sikap politik Bupati Soppeng.

* Meninjau ulang dukungan politik Partai Golkar di Kabupaten Soppeng.

* Menjatuhkan sanksi organisasi, termasuk pemberhentian sebagai kader, jika terbukti terjadi pelanggaran etika, disiplin partai, atau tindakan yang mencederai nama baik partai dan merugikan negara.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih terus melakukan upaya konfirmasi ke pihak DPP Partai Golkar maupun Bupati Soppeng terkait gelombang tuntutan tersebut. (FSL)

Berbagi :