Presiden Prabowo Serukan Efisiensi, Bupati Soppeng Malah Beli Mobil Dinas Rp2,1 Miliar

Swara Ham Indonesia News, Com. Soppeng

Soppeng — Saat Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penghematan penggunaan APBN maupun APBD, Pemerintah Kabupaten Soppeng justru menjadi sorotan setelah pengadaan satu unit mobil dinas baru senilai Rp2,1 miliar untuk Bupati Soppeng menuai kritik dari berbagai pihak.

Pengadaan kendaraan mewah tersebut dianggap tidak mencerminkan semangat efisiensi yang sedang didorong pemerintah pusat. Terlebih, kondisi ekonomi masyarakat di beberapa wilayah Soppeng masih dihadapkan pada persoalan harga kebutuhan pokok, infrastruktur pedesaan, hingga permasalahan air bagi petani.

LPKN: Kebijakan Tidak Peka Terhadap Kondisi Masyarakat

Ketua LSM LPKN (Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara), Alfred Surya Putra Panduu, menilai bahwa keputusan pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah itu adalah bentuk ketidakpekaan terhadap situasi daerah.

“Ketika Presiden menyerukan efisiensi anggaran, justru di Soppeng terjadi pengadaan mobil mewah Rp2,1 miliar. Ini keputusan yang tidak peka dan tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Alfred.

Ia menambahkan bahwa penggunaan APBD semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh langsung masyarakat.

“Masih banyak wilayah yang membutuhkan perbaikan jalan, sarana air bersih, bantuan alat pertanian, sampai dukungan UMKM. Bukan saatnya pejabat bergaya hidup mewah ketika rakyat sedang berjuang,” lanjutnya.

Minta Aparat Penegak Hukum dan DPRD Bertindak

Dalam pernyataannya, Alfred Surya Putra Panduu juga meminta aparat penegak hukum dan DPRD Soppeng untuk turun mengawasi proses pengadaan tersebut.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa apakah proses pengadaan sudah sesuai aturan, tidak ada markup, serta benar-benar masuk kategori kebutuhan mendesak

. DPRD juga wajib melakukan fungsi pengawasan karena ini menyangkut uang rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi dan pertanggungjawaban publik harus segera disampaikan oleh Pemkab Soppeng untuk menghindari kecurigaan dan kemarahan masyarakat.

Publik Menanti Penjelasan Resmi

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait urgensi dan dasar pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah tersebut. Apalagi, instruksi presiden untuk melakukan efisiensi anggaran sedang menjadi fokus nasionalisme

LSM, tokoh masyarakat, serta berbagai kalangan berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan skala prioritas dan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran, mengingat setiap rupiah adalah mandat rakyat.tim.

Berbagi :