Ketika THR Menggantung: Surat dari Wartawan untuk Kekuasaan

Swara Ham Indonesia News,Com.Bumi Latemmamala Kabupaten Soppeng

Penulis: Andi Baso Petta Karaeng  Penasehat              SMSI Kabupaten Soppeng

Pagi itu, di tengah udara Ramadhan yang biasanya penuh ketenangan, sebuah surat datang mengetuk meja kekuasaan di Kantor Bupati Soppeng. Surat itu tidak datang dari partai politik. Bukan pula dari kelompok demonstran. Ia datang dari sebuah organisasi pers: Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Soppeng.

Nomor suratnya sederhana: 0031/SMSI-SOP/III/2026. Tetapi isi di dalamnya membawa sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar administrasi.

          Surat itu membawa kegelisahan yang selama ini hanya beredar dalam percakapan pelan para pegawai: **nasib Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu**.

Di bulan yang identik dengan berbagi dan keberkahan, para pegawai itu justru sedang menunggu satu kepastian yang hingga kini belum benar-benar datang.

Ketika Isu Viral Mendahului Kebijakan

Belakangan, nama Kabupaten Soppeng sempat ikut terseret dalam daftar daerah yang disebut-sebut tidak memberikan THR bagi PPPK paruh waktu. Informasi itu beredar cepat di media sosial, grup percakapan pegawai, hingga ruang-ruang diskusi digital.

Tak ada penjelasan resmi yang benar-benar menutup spekulasi.

Yang tersisa hanya dua hal: isu yang terus berkembang dan kegelisahan yang semakin nyata.

Dalam situasi seperti itu, SMSI Soppeng memilih jalan yang tidak biasa bagi organisasi pers: mereka turun langsung menyampaikan aspirasi.

Ketua SMSI Soppeng, FAS Rachmat Kami, S.Sos, mendatangi Kantor Bupati. Ia menyerahkan surat tersebut melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah. Tembusannya juga disampaikan kepada DPRD Kabupaten Soppeng melalui sekretariat dewan.

Bagi SMSI, ini bukan sekadar korespondensi organisasi. Ini adalah bentuk pengawalan aspirasi publik.

Antara Status Paruh Waktu dan Beban Kerja Nyata

Istilah PPPK Paruh Waktu mungkin terdengar administratif. Tetapi di lapangan, mereka tetap bekerja melayani masyarakat: di sekolah, kantor pelayanan, hingga berbagai unit kerja pemerintah.

Mereka hadir dalam rutinitas birokrasi yang sama. Menghadapi warga yang sama. Menyelesaikan pekerjaan yang tidak selalu ringan.

Perbedaannya hanya satu: status administratif.

Dan status itulah yang kini membuat hak mereka diperdebatkan.

Bagi SMSI Soppeng, persoalan ini bukan sekadar soal regulasi anggaran. Ini juga menyentuh soal rasa keadilan dalam birokrasi.

Dalam suratnya, organisasi pers itu menulis dengan bahasa yang cukup halus, tetapi maknanya jelas: menunda atau meniadakan THR di tengah situasi ekonomi yang menantang berpotensi melukai rasa keadilan para pegawai yang selama ini ikut menjaga pelayanan publik tetap berjalan.

Pembangunan dan Sebuah Pertanyaan Lama

Soppeng dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai daerah yang terus membangun. Jalan diperbaiki. Fasilitas publik bertambah. Infrastruktur daerah perlahan bergerak maju.

Namun pembangunan selalu membawa satu pertanyaan lama: siapa yang paling merasakan hasilnya?

SMSI dalam suratnya menyinggung ironi yang sering muncul dalam banyak daerah di Indonesia: pembangunan fisik yang terlihat megah sering kali tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka yang bekerja di lapisan bawah birokrasi.

“Jangan sampai megahnya gedung dan jalanan menjadi kontras dengan dapur para pegawai yang mungkin tidak mengepul di hari raya,” tulis organisasi tersebut.

Kalimat itu sederhana. Tetapi ia memantulkan realitas yang lebih luas: pembangunan tidak hanya soal beton dan aspal, melainkan juga tentang manusia yang menjalankan pelayanan publik setiap hari.

Surat yang Menjaga Harmoni

SMSI Soppeng menyebut langkah mereka sebagai ikhtiar menjaga kondusivitas daerah.

Bagi mereka, membiarkan isu berkembang tanpa penjelasan justru berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sebaliknya, membuka ruang dialog dan kebijakan yang bijaksana dapat menjaga harmoni sosial.

Organisasi ini berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan diskresi kebijakan yang memberi ruang keadilan bagi para pegawai paruh waktu.

Sebab pada akhirnya, pelayanan publik tidak hanya ditopang oleh mereka yang berstatus tetap, tetapi juga oleh mereka yang bekerja dengan dedikasi, meskipun dalam status yang belum sepenuhnya pasti.

Bola Kini di Meja Kekuasaan

Kini surat itu sudah berada di dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah.

Barangkali ia hanya satu dokumen di antara tumpukan surat lainnya. Tetapi bagi para PPPK paruh waktu, isi surat itu menyimpan harapan yang jauh lebih besar.

Ramadhan terus berjalan. Hari raya semakin dekat.

Dan seperti banyak cerita birokrasi di negeri ini, jawaban akhirnya sering kali tidak datang dari ruang publik, melainkan dari keputusan yang diambil di balik meja-meja kekuasaan.

Namun satu hal yang pasti: ketika takbir Idul Fitri nanti berkumandang, kebahagiaan hari kemenangan akan terasa jauh lebih utuh jika tidak ada satu pun pejuang pelayanan publik yang harus merayakannya dengan perasaan ditinggalkan oleh kebijakan daerahnya sendiri.

Berbagi :