SOPPENG TIDAK BAIK BAIK SAJA " HENTIKAN EGOIS "

 Swara Ham Indonesia News,Com.Soppeng.

SOPPENG —  Konsolidasi Partai Golkar di Kabupaten Soppeng yang di goreng terus belum juga mereda yang sebaiknya diselesaikan kedalam bukan justru cari pembenaran individu yang tidak Masuk akal . Kini publik menyoal atas absennya Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam agenda besar Partai Golkar tersebut, muncul fakta baru yang justru memperdalam tafsir politik di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Dokumen resmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang beredar luas menjadi titik balik perbincangan publik. Surat bernomor 029/DPD-I/PG/V/2026 tertanggal 12 Mei 2026 itu menegaskan bahwa seluruh rangkaian agenda konsolidasi di Soppeng sepenuhnya dikendalikan oleh DPD I Golkar Sulsel, mulai dari penyelenggaraan, peserta, hingga mekanisme persuratan.

Ironisnya, di tengah dominasi penuh DPD I atas kegiatan tersebut, nama Suwardi Haseng bukanlah sosok asing dalam struktur partai. Ia diketahui merupakan bagian dari jajaran pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan sendiri.

Sontak pertanyaan publik mulai berubah nada,jika sebelumnya absennya Suwardi Haseng dianggap sekadar persoalan komunikasi lokal atau dinamika DPD II Golkar Soppeng, dan surat resmi ini justru melahirkan spekulasi yang lebih tajam: bagaimana mungkin seorang pengurus DPD I tidak hadir dalam hal ini Suwardi Haseng dalam konsolidasi resmi yang seluruh kendalinya berada di tangan DPD I sendiri?

Pertanyaan itu kini bergulir kemana mana dari warung kopi hingga ruang-ruang diskusi politik.

Berikut surat resmi yang ditandatangani Ketua DPD I Golkar Sulsel Muhidin Moh. Said dan Sekretaris Rahman Pina tersebut, secara jelas disebutkan bahwa agenda konsolidasi dilaksanakan di Gedung Serbaguna La Patau Watansoppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, dengan menghadirkan jajaran Fraksi Golkar DPR RI, pengurus DPD I, anggota DPRD provinsi, pengurus DPD II, hingga pimpinan kecamatan dan desa/kelurahan.

Sementara itu, sumber dari DPD II Golkar Soppeng menegaskan bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan.

“Seluruh persuratan dan pengendalian agenda dilakukan langsung oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Soppeng hanya menjadi lokasi kegiatan,” dan pernyataan itu sekaligus menjadi bantahan halus terhadap berkembangnya opini yang sebelumnya mengarah ke DPD II Golkar Soppeng terkait polemik undangan maupun ketidakhadiran sejumlah figur penting.

Namun dalam politik, fakta administratif sering kali justru membuka ruang tafsir yang lebih luas dibanding penjelasan formal.

Sebab publik melihat satu kenyataan yang sulit terbantahkan : seorang kepala daerah yang juga pengurus DPD I Golkar Sulsel tidak tampak dalam agenda konsolidasi partainya sendiri di daerah yang dipimpinnya, sehingga patut dan pantas jadi buah bibir yang tak elok. 

Di tengah padatnya kader berbaju kuning yang memadati arena konsolidasi, absennya Suwardi Haseng justru menjadi simbol politik yang paling banyak dibicarakan.

Golkar memang tetap terlihat solid di atas panggung. Tetapi di balik gemuruh konsolidasi itu, muncul berbagai ocehan  yang sulit dibungkam: apakah ini sekadar dinamika komunikasi, atau sinyal retaknya irama di tubuh partai menjelang kontestasi politik mendatang?

Namun yang pasti Muhiddin Plt DPD I Sulsel mengakui Konsolidasi Golkar Wil. II Soppeng Sulsel berjalan dengan sangat baik meski tanpa kehadiran Bupati Soppeng disela sela wawancara awak media di Gedung Lapatau Soppeng. 

Ketika surat resmi DPD I kini terbuka ke publik, arah pertanyaan itu tampaknya tak lagi mengarah ke Soppeng semata, melainkan langsung menembus jantung komunikasi politik Partai Golkar Sulawesi Selatan sendiri.

    Kini giliran Suwardi Haseng SE Bupati Soppeng yang juga top liader Golkar DPD I Sulsel angkat bicara kalau riak riak ini di akui kalau dirinya tidak mendapat undangan meskipun ada Kursi yang di siapkan  sambil berkisah kejadian tiga tahun lampau kalau ia pernah mendapat undangan dan hadir tanpa kursi, kini ada kursi , undangan pula yang tidak ada dengan nada terkesan kesal. 

Masih komentar Bupati bahwa Konsolidasi Golkar ini hingga tak sempatkan diri hadir, telah berkomunikasi dengan PLT DPD I Golkar Sulsel  dan lainnya kalau dirinya tengah bertugas di Jakarta dan Insya Allah diusahakan hadir kalo memungkinkan waktu.

Ironisnya menurut Bupati kalau keributan ini mengaku   bukan dirinya yang memulai  " Ia menduga ada yang setting masalah ini untuk pihaknya tidak hadir ditengah tengah kehadiran tamu Konsolidasi Golkar 9 (sembilan) Kabupaten, bahkan sempat menyebut nama yang menjadi dalangnya".

Diakhir bincang bincang Bupati  mengaku pihaknya menghadapi banyak pekerjaan yang lain ketimbang ngurusi hal ini,dan ia akan  memilih untuk diam.

           Sumber lain yang oga ditulis namanya berpendapat  berharap Bupati Soppeng  merangkul Budayawan dan agamawan dan berbagai elemen yang ada di wilayah Bumi Latemmamala Soppeng guna mempermudah penyelesaian konflik internal maupun external Forkopimda Soppeng ,ketimbang hanya mempertahan "ke egoan nya masing-masing pihak"guna menghindari keresahan masyarakat.

Yang pasti tanpa harmonisasi berbagai pihak antara tubuh Forkopimda dan masyarakat...bisa jadi momok pembangunan dan imbasnya rakyat jadi korbannya.(21/05/2026)

Kalangan publik sebagian besar  tau kalo Soppeng periode Bupati Soppeng terkesan dari awal pemerintahannya  "tidak baik baik saja "(ABPK)

Berbagi :