BERLANGSUNG, ROTASI 369 KEPSEK MAKASSAR DISOROT: Spmb masih berlangsung,JANGAN SAMPAI LAYANAN MURID TERGANGGU

Swara Ham Indonesia News, Com. Makassar

MAKASSAR – Kebijakan Wali Kota Munafri Arifuddin melantik dan merotasi 369 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar pada Selasa, 23 Juni 2026, menjadi sorotan karena dilakukan saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 masih berlangsung.

Sebanyak 314 kepala SD dan 55 kepala SMP dikukuhkan. Pemerintah Kota Makassar menyebut seluruh proses telah melalui seleksi, uji kompetensi, wawancara, penelusuran rekam jejak, serta tahapan administrasi sesuai ketentuan.

Namun, rotasi besar-besaran di masa krusial penerimaan murid baru menuntut pengawasan ketat. Pergantian pimpinan sekolah tidak boleh menjadi alasan tersendatnya verifikasi data, pelayanan orang tua, penetapan kuota, hingga pengumuman hasil SPMB.

Wali Kota Munafri sendiri menegaskan kepala sekolah wajib mengawal SPMB secara jujur, adil, transparan, dan bebas praktik titip-menitip maupun transaksi penerimaan murid.

Kebijakan tersebut harus berpijak pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya kewajiban pemerintah menjamin layanan pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelaksanaan SPMB wajib tunduk pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, yang menekankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Rotasi jabatan kepala sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Tetapi kewenangan itu harus dijalankan secara profesional, sesuai mekanisme manajemen ASN, serta tidak mengorbankan hak calon peserta didik. Jangan sampai perubahan struktur di sekolah justru membuka celah kebingungan, permainan kuota, pungutan liar, atau jalur titipan.

Instruksi Wali Kota agar Kepala Dinas Pendidikan rutin berdialog dengan kepala sekolah dan orang tua murid patut dikawal serius. Komunikasi dua arah harus menghasilkan solusi nyata, bukan sekadar seremoni atau saling lempar tanggung jawab.

Publik kini menunggu bukti: apakah pelantikan dan rotasi ini benar-benar memperbaiki tata kelola pendidikan, atau justru menambah persoalan di tengah proses SPMB yang sedang genting.

(Tim)

Berbagi :