Jangan Alihkan Substansi Aspirasi Mahasiswa ke Polemik Antar anggota DPRD

Swara Ham Indonesia News,Com.Bumi Latemmamala Kabupaten Soppeng Sulsel

        Oleh: Andi Baso Petta Karaeng

Pimpinan Pusat Lembaga Hak Asasi dan Ekonomi Rakyat Indonesia ( Human Rights and Indonesian People Economics Foundation).

Publik Soppeng kembali disuguhi polemik mengenai kehadiran salah seorang anggota DPRD yang menerima aspirasi mahasiswa saat aksi demonstrasi. Bahkan muncul pernyataan bahwa anggota DPRD tersebut dianggap tidak memiliki legal standing karena tidak mendapat penugasan resmi dari pimpinan DPRD.

Menurut saya, perdebatan tersebut justru telah menggeser fokus persoalan yang sebenarnya.

Sebagai pegiat hak asasi manusia yang sejak tahun 1999 aktif mendampingi berbagai gerakan masyarakat, saya berpandangan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, semestinya bukan siapa yang menerima mahasiswa, melainkan mengapa aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah tidak langsung dijawab oleh pihak yang menjadi sasaran aksi.

Kalaupun ada anggota DPRD yang hadir menemui mahasiswa di ruang terbuka sebagai bentuk komunikasi, saya melihat hal tersebut merupakan bagian dari upaya meredam situasi dan mendengar suara masyarakat. Persoalan apakah ia mewakili lembaga secara resmi atau tidak tentu dapat dijelaskan berdasarkan mekanisme internal DPRD. Namun itu bukan inti persoalan yang sedang diperjuangkan mahasiswa.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah merespons substansi tuntutan mahasiswa.

Saya berharap jangan sampai energi publik dihabiskan untuk memperdebatkan legal standing sesama anggota DPRD, sementara isi aspirasi mahasiswa justru tenggelam.

Demokrasi membutuhkan ruang dialog, bukan panggung saling menyalahkan.

Saya juga perhatikan akhir-akhir ini ruang publik di Soppeng terlihat semakin terbelah. Perbedaan pandangan politik merembet ke berbagai lini. Antara sesama anggota DPRD saling berpolemik, organisasi masyarakat memiliki sikap yang berseberangan, bahkan di kalangan media pun publik menangkap adanya perbedaan posisi yang cukup tajam.

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun jangan sampai perbedaan itu justru mengaburkan kepentingan masyarakat.

Rakyat tidak membutuhkan elit yang sibuk berdebat mengenai prosedur semata. Rakyat membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengar, wakil rakyat yang hadir bersama masyarakat, dan pemerintah yang memberikan jawaban atas setiap aspirasi yang disampaikan secara damai.

Bagi saya, substansi jauh lebih penting daripada panggung politik. Sebab sejarah demokrasi selalu mencatat mereka yang mendengar suara rakyat, bukan mereka yang sibuk memperdebatkan siapa yang berdiri paling depan ketika rakyat sedang berbicara. (*)

Berbagi :