GOLKAR SOPPENG PASCA AKAR: PERTARUNGAN KETUA PARTAI ATAU PERTARUNGAN KEKUASAAN 2030?

Swara Ham Indonesia News,Com.Bumi Latemmamala Kabupaten Soppeng

        Oleh: Arham MSi La Palellung, Warga                                    Soppeng

Berakhirnya masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng periode 2021–2026 pada 21 Juni 2026 sejatinya bukan sekadar berakhirnya masa jabatan organisasi. Di balik agenda administratif partai tersebut, tersimpan pertarungan politik yang jauh lebih besar: siapa yang akan mengendalikan arah kekuasaan politik Soppeng menuju Pilkada berikutnya.

Dalam politik lokal, jabatan Ketua DPD partai tidak pernah hanya soal mengurus organisasi. Ketua partai adalah pengendali mesin politik, penjaga jaringan kader, pengatur strategi elektoral, sekaligus penentu arah suksesi kepemimpinan daerah.

Karena itu, suksesi Golkar Soppeng hari ini sesungguhnya adalah pertarungan memperebutkan kendali politik masa depan.

Sulit dibantah bahwa selama satu dekade terakhir, wajah Golkar Soppeng identik dengan Andi Kaswadi Razak (AKAR). Di bawah kepemimpinannya sebagai Bupati dan Ketua Golkar, partai berlambang pohon beringin tersebut tetap menjadi kekuatan dominan di Kabupaten Soppeng.

Bahkan keberhasilan mengantarkan Suwardi Haseng menjadi Bupati Soppeng tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik AKAR. Dalam perspektif politik elektoral, dukungan struktur Golkar, jaringan loyalis, serta modal sosial yang dibangun AKAR selama bertahun-tahun menjadi faktor penting dalam kemenangan tersebut.

Karena itu, ketika muncul wacana pergantian kepemimpinan Golkar Soppeng, pertanyaan yang muncul bukan sekadar siapa yang akan menjadi ketua. Pertanyaan sesungguhnya adalah: apakah Golkar Soppeng akan tetap berada dalam orbit politik AKAR atau mulai bergerak ke orbit kekuasaan yang baru?

Di banyak daerah, kepala daerah yang telah memenangkan Pilkada umumnya mengambil alih kepemimpinan partai sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan. Fenomena ini lazim terjadi karena kepala daerah membutuhkan kendali terhadap mesin politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menyiapkan agenda politik berikutnya.

Dari sudut pandang tersebut, Suwardi Haseng memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin Golkar Soppeng. Ia adalah Bupati aktif, kader Golkar, serta memiliki posisi strategis dalam struktur partai di tingkat provinsi.

Namun politik tidak hanya berbicara soal jabatan formal. Politik juga berbicara tentang pengaruh, loyalitas, dan kemampuan menggerakkan basis dukungan.

Di sinilah tantangan terbesar muncul.

Meskipun Suwardi Haseng memiliki legitimasi kekuasaan sebagai kepala daerah, banyak pengamat menilai bahwa pengaruh politik AKAR di akar rumput Golkar masih jauh lebih dominan. Jaringan yang dibangun selama puluhan tahun tidak mudah dipindahkan hanya karena pergantian jabatan pemerintahan.

Dalam banyak kesempatan, loyalitas kader Golkar Soppeng masih memperlihatkan kedekatan emosional yang kuat terhadap figur AKAR. Modal politik seperti ini tidak dapat diukur hanya dengan jabatan atau struktur organisasi.

Karena itu, apabila terjadi perpindahan kepemimpinan Golkar tanpa proses konsolidasi yang matang, terdapat risiko munculnya polarisasi internal yang berpotensi melemahkan partai dalam jangka panjang.

Yang menarik, suksesi Golkar Soppeng juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika Pilkada mendatang.

Nama Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, mulai disebut sebagai salah satu figur yang berpotensi tampil pada kontestasi berikutnya. Sebagai kader Golkar dan representasi generasi baru, posisinya memiliki arti strategis dalam peta politik jangka panjang.

Di titik ini, posisi Ketua Golkar menjadi sangat penting. Sebab siapa yang mengendalikan partai hari ini berpeluang besar menentukan siapa yang akan memperoleh dukungan politik pada kontestasi mendatang.

Dengan kata lain, perebutan kursi Ketua Golkar Soppeng bukan hanya tentang periode 2026–2031. Ini adalah pertarungan untuk menentukan arsitek politik Soppeng menuju 2030 dan sesudahnya.

Jika AKAR tetap memimpin, Golkar berpotensi mempertahankan stabilitas dan kesinambungan pengaruh politik yang telah dibangun selama ini. Jika Suwardi Haseng mengambil alih, maka akan terjadi konsolidasi kekuasaan baru yang menempatkan kepala daerah sebagai pusat gravitasi politik Golkar Soppeng.

Sementara itu, jika muncul figur kompromi atau regenerasi, maka Golkar sedang berupaya menyiapkan wajah baru tanpa harus terjebak dalam tarik-menarik dua kutub kekuatan yang ada.

Pada akhirnya, keputusan DPD I Golkar Sulawesi Selatan terhadap masa depan Golkar Soppeng akan menjadi sinyal penting untuk membaca arah politik Kabupaten Soppeng beberapa tahun ke depan.

Karena sesungguhnya, yang sedang dipertarungkan hari ini bukan hanya kursi Ketua DPD Golkar.

Yang sedang dipertarungkan adalah siapa yang akan memegang kendali atas masa depan politik Soppeng. (*)

Berbagi :